Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id - Waktu 100 hari jelas tidak memadai menilai kinerja bupati tetapi kitab "Nahjul Balaghah", sebuah kitab himpunan surat surat politik Ali bin Abi Thalib, sedikit memberi "bocoran" bisa dibaca dari kesungguhan niat yang terpantul dalam kebijakan dan perilaku politiknya.
Bacaan atas variabel variabel perspektif di atas untuk meletakkan kualifikasinya apakah ia sekedar seorang "bupati online" atau sekaligus memiliki kompetensi "kepemimpinan offline" dan "influential power", punya power pengaruh kuat.
Dalam perspektif Mendagri Tito Karnavian kontestasi politik elektoral tak jarang hanya menghasilkan "kepala daerah" pandai menjual pesona. Itulah yang dimaksud "bupati online" dalam tulisan ini.
Kapasitas kepemimpinan dan kompetensi teknokratisnya dalam kajian kemendagri sering dibawah standar kepala daerah "yang ditunjuk' (PJ), bahkan tidak paham undang undang yang mengaturnya.
Bupati "online" sering terlambat sadar bahwa masa kampanye sudah berakhir tapi tidak berhenti menjual pesona dan mimpi. Ia lupa bahwa tugas bupati adalah memimpin untuk "tunaikan janji" bukan memproduksi dan membesar besarkan janji janji baru per edisi.
Daya tumpu bupati "online" adalah selebritas dan popularitas. Rakyat dimaknai hanya seutas "nitizen" tanpa jiwa, jalan pikiran dimanipulasi hanya potongan vidio vidio pendek, demokrasi kehilangan dimensi kedalamannya bermigrasi dari dunia nyata ke dunia maya.
Mentalitas "bupati online" sebagaimana illustrasi di atas sulit bisa mengangkat problem rendahnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indramayu. Daya saing Indramayu paling rendah dari 27 kab/kota di Jawa Barat berdasarkan data kualifikasi BRIN (Badan Riset Dan Inovasi Nasional) per akhir 2024 meliputi dua belas aspek.
Dua belas aspek tersebut, yaitu : institusi, infrastruktur, adaptasi teknologi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan tenaga kerja, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis dan kapasitas inovasi ("Tribunnews", 22/5/2025).
Perspektif indeks daya saing daerah versi BRIN di atas menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan, infrastruktur dan daya dorong inovasi pertumbuhan ekonomi lokal Indramayu rendah tingkat daya saingnya dibanding kab /kota di Jawa barat. Akibat turunannya maka tingkat IPM rendah dan kemiskinan tinggi.
Di sinilah urgensi kepemimpinan "offline", sebuah kepemimpinan full power secara teknokratis untuk rancang bangun infrastruktur, ekosistem sosial dan layanan publik yang "lincah", inovatif dan terukur. Prasyaratnya adalah profesionalisme birokrasi, tidak dipolitisasi dan bebas dari "jual beli" jabatan. Itulah jalan "bedah" operasi sistemiknya.
Tanpa jalan "bedah" itu dalam teori paradoks sosial Richard Auty maka Indramayu tanah yang diberkahi Tuhan kekayaaan alam berlimpah tidak akan menghasilkan distribusi keadilan kecuali makin bertumpuknya kemiskinan di bawah karpet karpet keangkuhan borjuisme kepemimpinan birokratis.
Dengan kata lain, dalam konstruksi menghadapi tantangan dan problem sosial diatas itulah bupati harus hadir lebih dari sekedar menjual pesona. Pesona hanya menghasilkan "kepuasan publik" semu yang dibentuk survey opini persepsi publik, bukan indikator kinerja standart BPS.
Bupati adalah pemimpin ibarat mesin lokomotif besar untuk menarik gerbong gerbong panjang rakyat yang dipimpinnya. Daya dorongnya adalah keteladanan hidup pemimpin dan keberaniannya mengambil resiko kebijakan berdampak langsung terhadap solusi akar problem sosial publik.
Itulah harga yang pantas untuk membayar amanah rakyat yang direntalkan kepada pejabat yang dipilihnya, bahkan rakyat memberi ongkos ongkos memadai dari pajak keringatnya untuk mereka agar sepenuhnya bekerja atas nama "maslahat" bukan untuk merancang "muslihat".
Jadi nikmat Tuhan manalagi hendak didustakan kecuali meletakkan kepemimpinan politik sebagai jalan mulia dan beradab bagi ruang ruang maslahat publik.
Wassalam.
