lognews.co.id – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati proyeksi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 3.800 hingga Rp 3.820 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 14,19 hingga 14,83 persen dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk RAPBN 2026, yang dibahas secara bersama antara DPR RI dan pemerintah.
"Kalau kita sepakati yang pertama adalah semuanya masih dalam range asumsinya. Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp 3.800 sampai Rp 3.820 triliun," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (22/7/25).
Peningkatan signifikan dalam alokasi belanja negara ini mencerminkan strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional, memperkuat daya saing ekonomi, serta menjaga keberlanjutan pemulihan pascapandemi dan ketahanan fiskal. Belanja negara juga akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transformasi digital, dan penguatan perlindungan sosial.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang positif dan potensi pendapatan negara yang meningkat, pemerintah berharap belanja negara tahun 2026 dapat dimaksimalkan untuk menstimulasi produktivitas dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Meski angka belanja meningkat drastis, Banggar DPR mengingatkan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, pengawasan ketat terhadap belanja kementerian/lembaga, serta perbaikan tata kelola fiskal agar tidak menimbulkan tekanan pada defisit dan utang negara. (Sahil Untuk Indonesia)