lognews.co.id – Jakarta - Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi berikan respon mengenai aksi demo pada 20/5/25 yang melibatkan ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) baik roda dua maupun roda empat, yang tersebar di berbagai kota yang akan memadati kantor Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor pusat aplikasi, dan lokasi-lokasi lain yang berkaitan dengan operasional aplikator.
Dedy Purwagandhi menilai aksi tersebut lebih tepat disebut sebagai penyampaian pendapat dan menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menghalangi aksi tersebut, selama tujuannya adalah menyuarakan aspirasi namun dirinya berharap para mitra mengutarakan aspirasinya langsung kepada para aplikator.
Diketahui, Menhub mengumpulkan sejumlah aplikator ojek online menyusul keluhan asosiasi terkait isu potongan tarif yang dinilai melebihi 20 persen dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pertemuan itu dihadiri pelaku usaha transportasi digital seperti Grab, Maxim, Goto dan inDrive dengan harapan dapat membahas isu-isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat, termasuk soal potongan biaya dari aplikator
Menjadi penyebab adanya demo adalah tuntutan kepada aplikator untuk bisa menurunkan potongan aplikasi dari 20 persen seperti yang telah ditetapkan pemerintah diubah menjadi 10 persen, sedangkan pihak aplikator mengandalkan potongan 20 persen untuk operasional perusahaan dan pengembangan bisnis.
Dedy mengatakan sebenarnya bisa saja mengabulkan tuntutan itu. Namun, dia ingin mendengar pendapat perusahaan terlebih dulu.
"Bisa enggak diturunin? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani (aturan yang menurunkan potongan menjadi) 10 persen," kata kata Dudy saat berdiskusi dengan perwakilan empat perusahaan transportasi online di Aroem Resto & Cafe Jakarta, Senin (19/5).
Dedy menyatakan jika para pengemudi masih merasa belum mendapat keadilan, ruang diskusi tetap terbuka untuk mencari titik temu.
Demo tersebut juga menghentikan layanan sementara, dengan mematikan aplikasi transportasi penumpang, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Masyarakat pun diimbau untuk tidak menggunakan layanan ojol selama aksi berlangsung.
"Maka kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
Adapun tuntutan utama dari aksi ini mencakup lima poin penting:
1. Mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan agar memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan aplikasi yang melanggar ketentuan pemerintah, khususnya Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. Mendorong Komisi V DPR RI untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator.
3. Menuntut pemangkasan potongan aplikasi menjadi hanya 10%.
4. Meminta penyesuaian tarif penumpang dengan menghapus sistem-sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.
5. Menekankan pentingnya penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara transparan, dengan melibatkan unsur asosiasi, regulator, aplikator, serta YLKI. (Umar untuk Indonesia)
