lognews.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono sama-sama menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana resmi untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, Sunda, maupun Pasundan. Keduanya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut.
Dedi Mulyadi: Nama Jawa Barat Tetap Dipertahankan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki agenda untuk mengganti nama provinsi. Menurutnya, isu yang menyebut Jawa Barat akan berganti nama menjadi Tatar Sunda hanyalah narasi yang berkembang di media sosial dan bukan berasal dari kebijakan pemerintah.
"Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain," kata Dedi melalui akun Instagram resminya, Rabu (9/7).
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," imbuh politikus Partai Gerindra tersebut.
DPRD Tegaskan Belum Ada Usulan Resmi
Senada dengan Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa hingga kini belum terdapat usulan resmi mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat, baik yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat maupun DPRD Jawa Barat.
"Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangannya, Rabu (9/7).
Ono, yang juga merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Pantura Jawa Barat meliputi Cirebon dan Indramayu, menilai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Wacana Berawal dari Aspirasi Komunitas
Ono menjelaskan, wacana tersebut bermula dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, pada 6 Januari 2025. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi yang berlangsung pada 22 Mei 2025.
Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Jawa Barat menerbitkan nota dinas kepada Komisi I DPRD Jawa Barat untuk melakukan pengkajian awal sesuai mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, Komisi I DPRD Jawa Barat bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar audiensi dengan komunitas pengusul guna mendalami materi yang disampaikan.
Baru Sebatas Tahap Kajian
Menurut Ono Surono, hasil pembahasan yang dilakukan hingga saat ini hanya menyepakati perlunya kajian lebih lanjut terhadap usulan tersebut. DPRD belum pernah memberikan persetujuan terhadap perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi, bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegas Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Ia menambahkan, apabila suatu saat terdapat usulan resmi mengenai perubahan nama provinsi, pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Kajian tersebut meliputi aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi yang mungkin timbul.
Keberagaman Jawa Barat Menjadi Pertimbangan
Ono menilai, setiap pembahasan mengenai identitas daerah harus mempertimbangkan karakter masyarakat Jawa Barat yang sangat beragam. Selain masyarakat Sunda, provinsi ini juga dihuni oleh masyarakat Betawi, Cirebon, Indramayu, dan berbagai kelompok budaya lainnya yang memiliki sejarah dan identitas masing-masing.
Karena itu, menurutnya, setiap wacana yang berkaitan dengan perubahan identitas daerah harus dilakukan secara hati-hati, terbuka, serta melibatkan berbagai unsur masyarakat agar menghasilkan keputusan yang dapat diterima secara luas.
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan
Di tengah munculnya polemik mengenai usulan perubahan nama provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tetap memprioritaskan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah akan tetap fokus menjalankan agenda pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Oleh karena itu, pemerintah memastikan tidak akan mengalihkan perhatian pada wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat yang hingga kini belum pernah menjadi agenda resmi pemerintah daerah. (Sahil utnuk Indonesia)
