lognews.co.id — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani sejumlah persoalan strategis di Papua. Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kompleks di wilayah timur Indonesia tersebut, termasuk isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pembangunan sosial-ekonomi, serta stabilitas keamanan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penugasan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang saat ini sedang dipersiapkan. “Tugas khusus itu merupakan mandat langsung Presiden kepada Wapres. Bisa saja nantinya Pak Gibran berkantor di Papua untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa siang.
Tugas ini diyakini mencakup penanganan pelanggaran HAM, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Papua selama ini dikenal sebagai wilayah yang kerap mengalami ketimpangan pembangunan, konflik sosial, dan ketegangan politik. Penunjukan langsung kepada Wapres menandakan pergeseran pendekatan pemerintah, dari sekadar administratif menjadi lebih bersifat politis dan simbolik.
Menurut sejumlah pengamat, penugasan ini bisa menjadi momentum bagi Gibran untuk membuktikan kapasitas dan kepemimpinannya secara independen, di luar bayang-bayang ayahnya, Presiden Jokowi. Popularitas Jokowi yang dikenal dekat dengan masyarakat Papua selama dua periode kepemimpinannya bisa menjadi modal sosial awal bagi Gibran dalam menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat Papua menyambut baik rencana ini, selama tugas Wapres nantinya disertai dengan wewenang yang jelas dan anggaran yang memadai. Beberapa LSM HAM juga meminta agar upaya penanganan tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan rekonsiliasi sosial dan keadilan restoratif.
Di sisi lain, pengamat politik menilai penugasan ini akan membuka banyak tafsir politik. Tidak sedikit yang mengaitkan langkah tersebut sebagai strategi menaikkan citra politik Gibran secara nasional jelang konsolidasi pemerintahan baru. Namun demikian, terlepas dari persepsi publik, langkah ini bisa menjadi batu loncatan penting jika dikelola secara serius dan transparan.
Dengan rencana peluncuran Keppres dan kemungkinan pembukaan kantor Wapres di Papua, pemerintah tengah menegaskan bahwa Papua adalah prioritas utama dalam agenda nasional. Jika ditangani dengan tepat, penugasan ini bukan hanya dapat memperkuat kohesi sosial di Papua, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru Prabowo–Gibran. (Sahil untuk Indonesia)
