lognews.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kelestarian kawasan konservasi dunia tersebut. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 9 Juni 2025, dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/6/25)
Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Pencabutan dilakukan setelah evaluasi lintas kementerian menemukan pelanggaran tata ruang, pencemaran lingkungan, serta ketidaksesuaian perizinan dengan Undang-Undang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut terbukti merusak pulau-pulau kecil yang dilindungi di Raja Ampat
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pencabutan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, izin usaha pertambangan PT GAG Nikel tetap aman dan tidak dicabut karena operasionalnya sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan diawasi ketat oleh pemerintah.
Keputusan tegas Presiden Prabowo ini mendapat dukungan luas dari Komisi XII DPR RI dan berbagai lembaga swadaya masyarakat serta aktivis lingkungan yang menilai langkah ini sebagai tonggak penting dalam perlindungan ekosistem laut dan konservasi alam Indonesia. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan dukungannya, menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi kekayaan alam dan masyarakat adat.
Pemerintah juga berencana melanjutkan proses pemulihan lingkungan di wilayah terdampak tambang dan mengevaluasi ulang sistem perizinan di kawasan konservasi. Presiden meminta kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Pencabutan empat IUP tambang nikel di Raja Ampat ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mengedepankan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah konservasi strategis nasional dan dunia. (Amri-untuk Indonesia)
