lognews.co.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) Akhirnya telah mengakhiri adanya dualisme dalam kepengurusan Partai Demokrat yang melibatkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kubu Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Dalam keputusan yang diumumkan di situs resminya pada Kamis, 10 Agustus 2023, MA menolak PK yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden RI (KSP) Moeldoko. Putusan ini menandai akhir dari pertarungan hukum terkait kepengurusan Partai Demokrat.
Permohonan PK yang diajukan sebelumnya oleh kubu Moeldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Anggota majelis yang terlibat dalam putusan ini adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun, dengan Adi Irawan sebagai Panitera Pengganti.
Sebagai konteks, Moeldoko sebelumnya telah mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Deliserdang. Namun, pendaftaran kepengurusan hasil KLB tersebut ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Moeldoko pun menggugat AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Meskipun mengalami kekalahan di tingkat pertama, banding, dan kasasi, Moeldoko akhirnya mengajukan PK.
Putusan MA ini disambut dengan kegembiraan oleh AHY dan sejumlah elite Partai Demokrat. AHY, bersama dengan beberapa tokoh penting partai seperti Sekjen Teuku Riefky Harysa, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Herzaky, Herman Khaeron, dan istri AHY, Annisa Pohan, menyambut keputusan ini dengan sukacita.
Dengan penolakan PK ini, MA secara resmi mengakhiri dualisme kepengurusan Partai Demokrat yang telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Kegembiraan juga semakin meluap karena keputusan ini datang pada saat yang bersamaan dengan perayaan ulang tahun AHY. (rifai)
