lognews.co.id, Indramayau - Aliansi Petani Kroya menyampaikan aspirasi kepada Wakil Bupati Indramayu sebagai bentuk dukungan terhadap Program Nasional Ketahanan Pangan, khususnya di wilayah Kecamatan Kroya pada Kamis (12/6/25).
‎
‎Dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan petani didampingi Camat Kroya, Heka Sugoro. Fokus utama dalam audiensi tersebut adalah pembahasan upaya menciptakan lahan pertanian berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
‎
‎Sekretaris Aliansi Petani Kroya, Dika, mengungkapkan selama ini petani kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan pengairan, serangan hama, dan komunikasi dengan dinas terkait.
‎
‎“Dengan 4.000 hektare lahan, petani sangat khawatir soal pengairan. Kami mohon perhatian Wakil Bupati guna menyampaikan kepada Kementerian Pertanian perihal permintaan bantuan alsintan dan fasilitas pengairan,” ujarnya.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menegaskan Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan pertanian. Dia mengatakan, pemerintah kabupaten terus berupaya menyelaraskan programnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
‎
‎Wabup juga menegaskan, hal-hal yang bersifat mendesak dan menyangkut keselamatan serta kebutuhan pokok petani akan diupayakan secara optimal.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, menjelaskan Pemkab Indramayu mendukung penuh program ketahanan pangan melalui visi pembangunan Indramayu REANG, yang salah satu misinya adalah menciptakan petani yang sejahtera.
‎
‎“Lima tahun ke depan, hal ini sedang dibahas dalam RPJMD. Kita memiliki sekitar 125 ribu hektare lahan baku sawah yang tersebar di 31 kecamatan. Untuk pengairan, sudah ditentukan beberapa titik prioritas, salah satunya Kroya, juga Terisi dan Gantar. Namun perlu diingat, beberapa hal memerlukan survei biologis oleh BBWS,” ujar Sugeng.
‎
‎Sugeng menjelaskan, upaya perbaikan irigasi melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hanya saja, terkadang pelaksanaan di lapangan terhambat regulasi yang membatasi kewenangan pemerintah daerah.
‎
‎“Kalau soal pompa, itu ke DKPP. Tetapi kalau irigasi besar, itu ke PUPR dan BBWS. Kita terus bersinergi, selama tidak melanggar peraturan. Kami beri perhatian khusus untuk Kroya dan akan mendorong koordinasi agar solusi bisa ditemukan secara konkret,” jelasnya.
‎
‎Audiensi ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun sinergi antara petani dan pemerintah daerah. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan sektor pertanian di Kroya dapat segera ditangani dengan lebih efektif dan menyeluruh.