JAKARTA, Lognews.co.id – Wacana pengenaan pajak terhadap warung tegal (warteg) memunculkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara (KOWANTARA), Ir. Makroni, mengungkapkan bahwa sejumlah anggotanya menyatakan penolakan, bahkan mengancam menutup usaha apabila beban ekonomi semakin bertambah.
Hal tersebut disampaikan Makroni dalam program siaran Konferensi PERS (Prima Edukasi Ruang Siaran), Selasa, 10 November 2026. Dalam wawancara yang dipandu Dynsati, S.I.Kom., ia menjelaskan bahwa pedagang warteg saat ini sudah menghadapi berbagai komponen biaya operasional.
Menurutnya, pengeluaran usaha warteg tidak hanya berasal dari pembelian bahan baku makanan, tetapi juga mencakup upah pekerja, biaya sewa tempat, dan kebutuhan operasional lainnya.
Makroni menyebut terdapat empat komponen utama yang harus diperhitungkan pedagang, yakni bahan baku, tenaga kerja, biaya tempat usaha, dan kebutuhan operasional lainnya.
Di tengah kenaikan harga bahan pangan, pedagang harus mencari cara agar tetap memperoleh keuntungan tanpa kehilangan pelanggan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyesuaikan porsi dan pilihan lauk berdasarkan kemampuan pembeli.
Namun, apabila muncul tambahan beban perpajakan, Makroni khawatir kemampuan pedagang untuk mempertahankan harga terjangkau semakin terbatas.
"Menolak dong. Menolak dan bahkan mereka mengancam akan menutup, karena terlalu banyak beban," ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena usaha warteg menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Penutupan usaha tidak hanya berdampak terhadap pemilik, tetapi juga pekerja yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan tersebut.
Makroni berharap pemerintah tidak menambah tekanan terhadap usaha mikro yang sedang berupaya mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi seharusnya mampu menciptakan keadilan sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kecil untuk terus berkembang. (Saheel untuk Indonesia)
