Lognews.co.id – Komunitas Warteg Nusantara (KOWANTARA) menyatakan keberatan terhadap wacana pengenaan pajak terhadap warung tegal (warteg) yang mencuat setelah pernyataan Hashim Djojohadikusumo. Ketua Umum KOWANTARA ( Komunitas Warteg Nusantara), Ir. Makroni, menilai kebijakan yang menyasar usaha mikro berpotensi menambah beban pedagang kecil yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Makroni dalam program siaran Konferensi PERS (Prima Edukasi Ruang Siaran), Selasa, 10 November 2026. Dalam wawancara yang dipandu Dynsati, S.I.Kom., ia menegaskan bahwa pedagang warteg seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah, bukan justru dibebani tambahan kewajiban.
Makroni mengaku terkejut dengan pernyataan yang mengindikasikan aktivitas ekonomi informal, termasuk warteg, berpotensi menjadi sasaran optimalisasi penerimaan pajak.
"Iya, ini kan kayak petir di siang bolong. Tiba-tiba ada pernyataan yang mengindikasikan bahwa ekonomi bayangan yang tadinya tidak tercatat, karena memang cash flow-nya banyak tidak tertulis, nanti akan menjadi target," ungkapnya.
Menurut Makroni, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi pelaku usaha mikro sebelum mengambil langkah yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha mereka. Ia menilai masih terdapat potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi berskala besar yang dapat dioptimalkan.
"Kalau menyasar, jangan ke mikro ekonomi kecil. Yang besar-besar itu masih banyak yang perlu digali potensi pajaknya," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota KOWANTARA menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut. Bahkan, terdapat pedagang yang mengkhawatirkan keberlangsungan usahanya apabila beban ekonomi semakin bertambah.
Makroni menegaskan, penolakan tersebut bukan semata-mata persoalan pajak, melainkan juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian para pedagang yang menggantungkan hidup dari usaha warteg.
"Jangan kami menjadikan sapi perah untuk fiskal," ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengedepankan prinsip keadilan ekonomi dengan memperhatikan kemampuan usaha mikro dalam setiap kebijakan perpajakan. (Saheel untuk Indonesia)
