INDRAMAYU, lognews.co.id – Tingginya biaya pakan menjadi salah satu beban yang dihadapi peternak ayam rakyat. Di tengah harga jual ayam dan telur yang dinilai belum memadai, kenaikan biaya pakan mempersempit ruang usaha peternak untuk menutup biaya produksi dan mempertahankan keberlangsungan budidaya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Heri Irawan, S.Pt., menyampaikan persoalan tersebut dalam Konferensi Pers PERS (Prima Edukasi Ruang Siaran), yang di pandu Tuan Rumah dari KONFERENSI PERS Dynasti, S.I.Kom Kamis, 22 Oktober 2026.
Heri menyebut harga pakan yang dihadapi peternak telah mencapai sekitar Rp10.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena pakan merupakan komponen penting dalam kegiatan budidaya ayam.
“Sekarang problemnya adalah kan lagi rame masalah bahan baku, jagung mahal, kemudian SBM gitu kan yang hampir 20% di dalam pakan,” kata Heri.
Kenaikan Biaya Mempersempit Margin Peternak
Heri menjelaskan, peternak rakyat harus membeli DOC dan pakan sebelum memperoleh pendapatan dari hasil budidaya. Artinya, modal harus dikeluarkan sejak awal, sedangkan penerimaan baru diperoleh setelah ayam mencapai waktu panen.
Ketika harga jual berada di bawah biaya produksi, peternak menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Biaya input tetap harus dibayar, sementara pendapatan dari penjualan hasil budidaya tidak cukup untuk menjaga perputaran modal.
“Peternak beli pakan mahal, HPP-nya bengkal, harga jual di bawah, kan itu yang terjadi Pak,” ujarnya.
Menurut Heri, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperhatikan harga jual di tingkat konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan baku pakan dan keterjangkauan harga di tingkat peternak.
Perubahan Jalur Impor Bahan Baku Perlu Diawasi
Dalam konferensi pers, Heri turut menyoroti perubahan struktur impor bahan baku pakan yang menurut pemaparannya mulai berlaku sejak April. Ia menyebut sekitar 60 persen impor bahan baku pakan melalui BUMN, sedangkan 40 persen lainnya melalui pedagang atau trader.
Menurutnya, perubahan tersebut memerlukan proses adaptasi, terutama terkait pembentukan harga dari pemasok bahan baku hingga perusahaan pakan yang kemudian menjual produknya kepada peternak.
“Nah ini kan ada adaptasi nih transisi, harga dari BUMN berapa kemudian ke pabrikan berapa, sementara kita kan harga pakan yang kita beli itu kita enggak tahu kondisi sebenarnya berapa gitu,” kata Heri.
Ia berharap mekanisme penetapan harga dan distribusi bahan baku dapat diawasi secara transparan. Dengan demikian, peternak memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang memengaruhi harga pakan.
Data mengenai persentase impor dan harga tersebut merupakan keterangan Heri dalam konferensi pers yang perlu dicocokkan dengan data resmi untuk memperoleh gambaran menyeluruh.
Pemerintah Diharapkan Menjamin Keterjangkauan Pakan
PERMINDO berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan bahan baku pakan sekaligus mencegah harga yang terlalu membebani peternak.
Heri mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan pilihan kebijakan pengadaan bahan baku selama kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi mahalnya harga dan mencegah kelangkaan berkepanjangan.
“Harapannya kepada pemerintah tentunya bisa menyelamatkan kondisi usaha peternak rakyat saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, peternak membutuhkan harga jual yang layak dan pakan dengan harga terjangkau agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Persoalan biaya pakan yang diangkat dalam Konferensi Pers PERS bersama Heri Irawan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan peternakan rakyat tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada ketersediaan bahan baku dan keterjangkauan biaya produksi. (Saheel untuk Indonesia)
