PAPUA TENGAH, lognews.co.id - Persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan besar di Provinsi Papua Tengah. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan transportasi, kekurangan tenaga pendidik, hingga masih tingginya jumlah anak yang belum dan tidak melanjutkan sekolah menjadi tantangan yang harus segera ditangani.
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan Program Guru MAPEGA sebagai salah satu terobosan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program ini menjadi penting karena persoalan pendidikan di Papua Tengah tidak hanya menyangkut keberadaan gedung sekolah. Di sejumlah wilayah, jarak antara permukiman dan sekolah, keterbatasan transportasi, serta minimnya tenaga pendidik membuat anak kesulitan memperoleh pembelajaran secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, jumlah anak tidak sekolah (ATS) pada 2024 mencapai 205.764 anak. Angka tersebut kemudian disebut menurun menjadi sekitar 137.118 anak pada 2026.
Penurunan tersebut menjadi sinyal positif, tetapi jumlah anak tidak sekolah yang masih besar menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.
Dalam konteks inilah Program Guru MAPEGA dikembangkan. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah merekrut dan menempatkan ratusan guru untuk wilayah 3T. Pada 2026, kuota Guru MAPEGA ditingkatkan hingga 500 tenaga pendidik.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengisi kekurangan guru. Guru MAPEGA juga diberi peran membantu mendata anak tidak sekolah serta melakukan verifikasi terhadap kondisi peserta didik dan satuan pendidikan di wilayah tugas.
Dengan demikian, kehadiran guru sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi pendidikan di kampung-kampung terpencil.
Guru Menjemput Pendidikan ke Pelosok
Papua Tengah memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Pegunungan, jarak antarkampung, keterbatasan akses transportasi, hingga kondisi keamanan membuat distribusi layanan pendidikan menjadi persoalan tersendiri.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperbarui pada 23 September 2026 mencatat terdapat 162.601 peserta didik SD/sederajat dan 51.345 peserta didik SMP/sederajat di Papua Tengah.
Artinya, terdapat sekitar 213.946 peserta didik pada dua jenjang pendidikan dasar tersebut yang harus dilayani melalui 603 SD/sederajat dan 198 SMP/sederajat.
Distribusi peserta didik juga tidak merata. Puncak misalnya memiliki 4.272 siswa SD dan 1.240 siswa SMP. Puncak Jaya memiliki 6.655 siswa SD dan 2.064 siswa SMP. Sementara Intan Jaya tercatat memiliki 5.259 siswa SD dan 1.223 siswa SMP.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pendidikan Papua Tengah tidak dapat disamakan dengan wilayah yang memiliki akses transportasi dan fasilitas pendidikan lebih baik.
Program MAPEGA karena itu diarahkan untuk membawa guru lebih dekat dengan tempat anak-anak tinggal.
Prinsipnya sederhana, guru hadir, pembelajaran berlangsung, anak belajar, dan masyarakat ikut mengawasi.
Bukan Sekadar Menambah Guru
Persoalan tenaga pendidik di Papua Tengah bukan hanya menyangkut jumlah guru. Distribusi, kehadiran, kualifikasi, kompetensi, serta keberlanjutan profesionalitas guru juga menjadi perhatian.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat pada 2025 sebanyak 801 guru telah difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan fasilitasi bagi 1.000 guru.
Di sisi lain, masih terdapat sekitar 2.175 guru yang belum tersertifikasi dan 1.660 guru yang belum memenuhi kualifikasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan guru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Guru MAPEGA juga tidak cukup hanya hadir secara fisik. Kehadiran tersebut harus menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu.
Karena itu, guru yang ditempatkan di wilayah 3T perlu mendapatkan pembekalan dan pendampingan agar mampu menghadapi kondisi sekolah yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Pada September 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas bagi Guru MAPEGA.
Pelatihan tersebut mencakup penyusunan rencana pembelajaran, pengembangan modul pembelajaran kontekstual, serta pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan peserta didik.
Guru Lokal Jadi Kekuatan
Salah satu gagasan penting dalam pengembangan MAPEGA adalah memberikan prioritas kepada calon guru yang berasal dari kampung atau distrik tempat mereka akan bertugas.
Pendekatan tersebut dinilai memiliki keunggulan karena guru lokal lebih memahami bahasa, budaya, lingkungan, kehidupan sosial, serta karakter masyarakat setempat.
Kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun pembelajaran yang lebih kontekstual.
Cerita rakyat, tradisi lisan, lingkungan alam, permainan tradisional, pekerjaan masyarakat, makanan lokal, hingga nilai-nilai yang hidup dalam komunitas dapat menjadi sumber belajar bagi anak.
Guru lokal juga dapat menjadi jembatan antara bahasa ibu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan.
Pendekatan ini penting terutama bagi anak-anak pada kelas awal sekolah dasar yang masih sangat dekat dengan bahasa yang digunakan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.
Namun, kedekatan dengan masyarakat lokal tidak otomatis menjadikan seseorang guru yang efektif.
Guru lokal tetap membutuhkan kualifikasi akademik, kompetensi pedagogis, penguasaan literasi dan numerasi, pelatihan profesional, serta pendampingan berkelanjutan.
Karena itu, MAPEGA diharapkan tidak hanya melahirkan local teacher, tetapi guru yang kompeten, berakar pada komunitas, memahami budaya setempat, sekaligus mampu menghubungkan kekayaan lokal dengan kebutuhan pendidikan masa depan.
MAPEGA dan Tantangan Keberlanjutan
Program Guru MAPEGA dipandang sebagai inovasi kebijakan pendidikan berbasis wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Orientasinya bukan hanya mengurangi kekurangan guru, tetapi mendekatkan layanan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan sosial.
Namun, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah guru yang direkrut atau ditempatkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang kembali bersekolah, berapa banyak sekolah yang kembali aktif, bagaimana tingkat kehadiran guru, serta apakah kemampuan literasi dan numerasi anak mengalami peningkatan.
Keberlanjutan juga menjadi tantangan utama.
Guru yang ditempatkan di daerah terpencil membutuhkan dukungan transportasi, tempat tinggal, fasilitas pembelajaran, perlindungan dalam menjalankan tugas, peningkatan kompetensi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat.
Program juga perlu diarahkan pada kaderisasi guru lokal agar dalam jangka panjang Papua Tengah tidak terus bergantung pada tenaga pendidik dari luar daerah.
Pengembangan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan delapan kabupaten menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kapasitas guru dari dalam daerah.
Pendidikan Harus Mendatangi Anak
Persoalan pendidikan Papua Tengah pada akhirnya bukan sekadar persoalan sekolah tersedia atau tidak tersedia.
Bagi anak yang tinggal di wilayah terpencil, sekolah juga berarti adanya guru yang hadir, pembelajaran yang berlangsung, serta lingkungan yang memungkinkan mereka terus belajar.
Program Guru MAPEGA hadir dengan gagasan bahwa layanan pendidikan harus mendekati anak, bukan selalu menunggu anak mendatangi pusat layanan pendidikan.
Dengan kuota hingga 500 guru pada 2026, MAPEGA menjadi salah satu upaya Papua Tengah untuk menghadapi persoalan ketimpangan pendidikan dari titik paling dasar, yaitu menghadirkan guru di tempat anak-anak berada.
Keberhasilan program ini nantinya tidak cukup dilihat dari angka 500 guru.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang kembali belajar, berapa banyak sekolah yang benar-benar hidup, berapa banyak anak yang mampu membaca dan berhitung, serta seberapa kuat masyarakat ikut menjaga keberlangsungan pendidikan.
Jika kesinambungan tersebut dapat dijaga, MAPEGA bukan sekadar program penempatan guru.
MAPEGA dapat berkembang menjadi gerakan pendidikan berbasis komunitas yang membawa layanan pendidikan menembus pelosok Papua Tengah.
Di mana pun anak Papua Tengah berada, di sana pula pendidikan harus hadir. (Saheel untuk Indonesia)
