lognews.co.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Penurunan ini sebesar 0,10 persen dibandingkan September 2024, dan 0,56 persen dari Maret 2024, menunjukkan hasil positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyambut baik capaian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. "Penurunan angka kemiskinan adalah buah kerja keras seluruh unsur, baik pemerintah maupun masyarakat," ujar Prasetyo pada Jumat (25/07/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Penduduk miskin tercatat berjumlah 23,85 juta orang, turun 0,2 juta dari September 2024. Sementara itu, kemiskinan ekstrem berkurang ke angka 2,38 juta orang, menurun 0,40 juta dari September 2024 dan 1,18 juta dari Maret 2024. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa persentase kemiskinan ekstrem kini di angka 0,85 persen dari total populasi, sebuah penurunan signifikan.
Secara geografis, kemiskinan di daerah perkotaan mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,73 persen, sementara di perdesaan turun menjadi 11,03 persen. Penurunan paling signifikan terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan Maluku dan Papua mengalami kenaikan angka kemiskinan. Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, sebanyak 12,56 juta orang atau sekitar 52,66 persen dari total nasional.
Pemerintah memfokuskan langkah strategis pengentasan kemiskinan pada penciptaan lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), dan hilirisasi industri. Program-program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Data kemiskinan ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilakukan pada Februari 2025 dengan sampel 345 ribu rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (Amri-untuk Indonesia)
