lognews.co.id, Jakarta - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kegamaan Persatuan Ummat Islam (PUI) dalam Pembukaan Muktamar ke-15 menegaskan pergeseran gerakan yang semula konsolidasi kini menjadi gerakan filantropi Islam dari sekadar bantuan sosial menjadi penggerak distribusi pangan di tingkat nasional dan daerah merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan krisis pangan global. Rabu (14/5/2025).
Pembukaan Muktamar ke-15 PUI dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan dan dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung kemandirian petani.
Berlangsung di Gedung Smesco Jakarta, Selasa, 13/5/’25 dengan dihadiri sekitar 4.500 peserta dari berbagai tingkatan struktur PUI, lembaga pendidikan, guru, dosen, siswa, serta keluarga besar PUI dari seluruh Indonesia. Musyawarah lanjutan akan digelar di Medan pada 14-18 Mei 2025.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) Raizal Arifin mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah krisis ketahanan pangan . Oleh karena itu Presiden Prabowo Subianto sejak awal menyatakan jika kita sebagai bangsa harus memiliki ketahanan pangan.
“Data Global Food pada 2023 menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi 63 dari 113 negara. Ini menunjukan masih lemahnya sistem pangan nasional.Setiap tahun menurut data BPS dan Kementerian Pertanian, setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 96.500 hektar lahan pertanian akibat alih fungsi lahan,” ungkap Raizal.
Ia berpendapat bahwa dalam Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa kekuatan kolektif umat mampu membangun republik berbasis keumatan, di mana distribusi lahan dan pangan menjadi instrumen utama dalam menyejahterakan Masyarakat.
Gerakan ini mendorong pengadaan dan pengelolaan lahan produktif melalui wakaf, zakat, dan inisiatif filantropi lainnya, sehingga hasil distribusi pangan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Model ini juga memperkuat kemandirian ekonomi umat, mengurangi ketergantungan pada impor, dan membangun ekosistem pangan nasional yang tangguh. (Amri-untuk Indonesia)
