Lognews201.com, Jakarta - Pemerintah merencanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akan memanfaatkan infrastruktur digital. Salah satunya melalui aplikasi yang dimiliki PT Pertamina yaitu My Pertamina.

Bhima Yudhistira sebagai Direktur Center of Law and Economc Studies (CELIOS) menilai jika langkah ini justru kurang tepat. Karena, sebagian besar pengguna Pertalite di Indonesia merupakan kelompok 40% pengeluaran terbawah.

Kepada CNBC Indonesia Bhima,Kamis (2/6/22), mengatakan bahwa kalau harus gunakan aplikasi untuk beli Pertalite tentu kurang pas. Internet di Indonesia itu juga belum inklusif, terutama bagi kelompok miskin apalagi harus punya gadget dan download aplikasi. Selain akses jaringan juga biaya pembelian paket data.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Merujuk data Bank Dunia menunjukkan desil terbawah penduduk miskin hanya 14% yang mengakses internet. Berbanding terbalik dengan 10% desil teratas yang 71% mengakses internet pada periode yang sama.

"Sekarang coba berapa banyak orang miskin yang beli BBM Pertalite dengan akses aplikasi MyPertamina?," ujarnya.

Petugas SPBU juga pasti akan dibuat kerepotan lantaran harus memberikan layanan tambahan kepada setiap pengguna Pertalite dan itu menurutnya sebuah pemaksaan dalam penggunaan aplikasi ini yang dampaknya akan ada antrian panjang.

Sementara, terkait pendataan juga dinilai belum siap, apakah data MyPertamina telah sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data umkm yang berhak mendapat subsidi. Dengan melihat kondisi saat ini Bhima pun meragukan program ini akan berhasil.

Sebelumnya Anggota Komisi BPH Migas,Saleh Abdurahman mengatakan bahwa setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite ke depan rencananya akan diintegrasikan dengan aplikasi My Pertamina. Sehingga masyarakat yang berhak membeli Pertalite harus registrasi terlebih dahulu pada sistem aplikasi tersebut.

Menurutnya pihaknya akan mengoptimalkan pemakaian My Pertamina dalam transaksi BBM subsidi. Jadi semua konsumen penerima subsidi perlu register dan bisa membeli BBM subsidi di SPBU. Sistem masih difinalisasi, kemudian disosialisasikan dulu,pada Jumat (27/5/22).

Menurut Saleh,selain aplikasi My Pertamina pihaknya juga bakal mengandalkan teknologi QRIS untuk setiap transaksi pembelian Pertalite. Namun sayang, ia belum membeberkan secara rinci mengenai kelanjutan dari teknologi tersebut.

"Ada juga opsi kita menggunakan QR code sehingga lebih cepat dan aman," ujarnya.

Pemerintah saat ini memang tengah menggodok pembentukan petunjuk teknis pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan petunjuk teknis untuk pembelian Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg). Hal tersebut dilakukan supaya proses penyaluran dari kedua kebutuhan pokok masyarakat ini dapat lebih tepat sasaran.

Pasalnya, sebanyak 93% LPG yang beredar di kalangan masyarakat luas saat ini merupakan LPG 3 kg. Sementara, sejak PT Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax pada 1 April 2022, ramai-ramai pengguna beralih menggunakan BBM Pertalite yang lebih murah.

My Pertamina sendiri diketahui merupakan aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja.

Adapun setiap transaksi pembelian BBM non tunai  menggunakan aplikasi My Pertamina, pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan ke beragam voucher mitra Pertamina, merchandise eksklusif, dan lainnya.    (Dunkz)