Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk fokus dalam pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Pasalnya, situasi global masih penuh ketidakpastian. Mendagri menyampaikan hal tersebut pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama.

Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mendagri menyatakan bahwa situasi global yang dinamis berpengaruh besar terhadap stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia. Presiden Joko Widodo menargetkan inflasi dapat dikendalikan pada angka 3 persen, yang dianggap paling ideal untuk menyeimbangkan kemampuan konsumen dalam membeli dan keuntungan bagi para produsen.

Mendagri mengimbau pemda untuk memperhatikan volatilitas harga pangan karena kenaikan harga pangan dapat meningkatkan inflasi. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan berbagai langkah intervensi, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM), untuk menekan angka inflasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pengendalian inflasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, dan Mendagri mengajak semua stakeholder untuk terlibat dalam upaya tersebut. Menjaga stabilitas politik dan keamanan juga dianggap penting karena akan berdampak pada harga bahan pangan yang lebih stabil. (rifAI)