Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
Lognews.co.id - Dalam survey "CESDA" (selengkapnya akan dirilis resmi ke publik pada Selasa (10/6/2025) tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Lucky Hakim sebagai Bupati Indramayu, 9% menyatakan "sangat puas" dan 49% "cukup puas". Total akumulasi kepuasaan publik 58%.
CESDA" (Centre For Statistics And Data Analisis) adalah lembaga survey berbasis di kota Cirebon, berpengalaman dan pernah "berpartner" dengan harian berpengaruh "Kompas" dalam kegiatan "hitung cepat" pemilu 2024 di dapil VIII (Cirebon & Indramayu)
Hasil survey di atas menunjukkan pembalikan trend alias "jomplang" dibanding tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat sebesar 94% dengan rincian 40% "sangat puas" dan 54% "cukup puas". Di level Nasional kepuasan publik dalam100 hari Presiden Prabowo 80,2%.
Dalam teori survey "opini publik" yang dikembangkan Prof. Takashi dan diikuti jejaknya oleh para surveyor Indonesia trend survey kepuasan publik di atas dalam konteks Lucky Hakim memiliki makna politis dan teknokratis :
Pertama, tingkat kepuasan publik sebesar 58%,("sangat puas" hanya 9%,) di bawah basis modal elektoral Lucky Hakim di pilkada 2024 sebesar 67%. Ini tanda "alarm" bagi Lucky Hakim, ia mengalami defisit elektoral dan "inflasi" atau penyusutan pesona di mata publik.
Trend ini berbanding terbalik dengan trend Dedi Mulyadi dan Prabowo. Dedi Mulyadi basis elektoralnya 61% justru naik dalam kepuasaan publik menjadi 94%. Prabowo dari basis elektoral 58% justru naik menjadi 80,2% dalam tingkat kepuasan publik.
Kedua, ekspektasi publik yang tinggi terhadap Lucky Hakim mulai tidak "mempan" hanya dijawab dengan acara kunjungan seremonial, gunting pita dan "selfi "selfi". Panggung drama politik Lucky Hakim pun mulai menyempit tersedot ke Dedi Mulyadi dalam dominasi algoritma media sosial.
Inilah potret 100 hari pertama Lucky Hakim yang direkam dalam survey "CESDA" tentang kepuasan publik. Harapan yang dulu dijanjikan mulai bertemu dengan realitas kebijakan. Janji janji manis kampanye mulai diuji oleh denyut dan getir kehidupan sehari hari.
Ketiga, implikasi politik atas kepuasan publik dibawah 60% dalam teori survey Prof. Takashi adalah ambang batas potensial bisa menyulitkan seorang pemimpin meyakinkan publik dan institusi dibawahnya kecuali melakukan hentakan dan gebrakan kebijakan populis secara eksponensial
Keberanian mengambil kebijakan yang menghentak secara populis alias tidak "omon omon" bisa menjadi daya dorong "rebound" atau naik tingkat kepuasan publik terhadap Lucky hakim, apalagi jika diback up tim komunikasi publik dengan kepiawaian narasi dan diksi yang "membatin".
Pointnya, dalam kepemimpinan politik tradisi survey tentang kepuasan publik adalah cara demokrasi secara representatif menguji ulang legitimasi elektoral agar demokrasi sehat dan kualitatif, tidak menjadi tong sampah yang hanya diisi muntahan kotor narasi kaum "buzzer" baik yang pro maupun kontra.
Bahkan lebih dari itu, survey tentang kepuasan publik bisa menjadi "opinion balancing", opini penyeimbang atas kerja kerja birokrasi sehingga desain program tidak mengikuti kehendak nafsu elitis melainkan relasional dengan kebutuhan mendesak publik.
Hal hal terkait isu apa saja "penyumbang" tidak "moncernya" kepuasan publik terhadap 100 hari Lucky Hakim dan di sektor sektor apa saja publik tidak puas serta di mana peran Wakil Bupati, H. Syaefudin - akan dianalisis lebih detil dalam tulisan berikutnya berbasis data survey.
Di atas semua itu, hal paling penting untuk diingat bersama kaidah "fiqih politik" Imam Syafie "tashorruful imam 'ala Al roiyah manuthun bil maslahah", bahwa harga kemuliaan seorang pemimpin untuk layak dihargai hanya terletak pada resonansi maslahatnya untuk publik, bukan yang lain lain.
Wassalam
