lognews.co.id, Bandung – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Jawa Barat memilih walk out (keluar ruangan) saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025). Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Cirebon, 7/5/25 lalu, yang dianggap merendahkan martabat DPRD.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dalam memimpin Jawa Barat, dirinya tidak selalu bergantung pada ketersediaan anggaran. Ia mencontohkan bahwa para raja zaman dahulu tidak menyusun APBD dan VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon tidak memerlukan persetujuan DPR.
"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi dalam pidatonya. Ia menambahkan, "Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR."
Pernyataan tersebut dianggap oleh Fraksi PDI-P sebagai bentuk penghinaan terhadap DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam penganggaran dan pengawasan pemerintahan daerah. Anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyatakan bahwa mereka merasa pernyataan Gubernur menyinggung marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyebut bahwa kolaborasi dalam pemerintahan tidak harus selalu melalui rapat dan diskusi panjang, melainkan bisa berupa tindakan cepat untuk kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Ia menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, seperti penertiban bangunan di daerah aliran sungai, ia memilih bertindak sendiri agar tidak terhambat oleh proses diskusi yang panjang di DPRD.
"Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar, Pak," kata Dedi. "Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada Partai A, Partai B, Partai C, diskusinya berhari-hari, nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti."
Menanggapi hal ini, Fraksi PDI-P menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi dan menyatakan tidak akan terlibat dalam pembahasan apapun sebelum ada permintaan maaf dan klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah untuk merendahkan DPRD, melainkan untuk menekankan pentingnya aksi cepat dan kolaborasi yang bermakna dalam pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Aksi walk out Fraksi PDI-P ini menjadi sorotan publik dan menambah dinamika politik di DPRD Jawa Barat menjelang pembahasan Raperda usulan Pemprov dan respons legislatif. (Amri-untuk Indonesia)
