Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan.
lognews.co.id - Sependek pengamatan penulis dalam periode Januari - Pebruari 2025, perjuangan politik fraksi PKB di DPRD Indramayu intens secara "affirmative politics", yakni keberpihakan perjuangan politik terhadap empat "isu".
Keempat "isu" tersebut, yakni urgensi "human capital" dalam pendidikan dan kesehatan, tak terkecuali.tentang aktualisasi Perda pesantren dan pendampingan perjuangan guru guru honorer menembus ruang akses untuk diangkat menjadi PPPK.
Pilihan terhadap empat isu politik di atas adalah pilihan jalan perjuangan politik berat dan melelahkan di tengah musim "politik skincare" dan "politik glowing", mengutip istilah akademisi Effendi Ghazali, yakni politik mementingkan pesona "kulit luar"
Dalam.konstruksi "politik skincare" - kebaikan pasif selalu dikalahkan oleh kebohongan dan pesona pencitraan aktif". Di titik inilah suara fraksi PKB DPRD Indramayu begitu penting menjadi "suluh" politik agar publik tidak disesatkan pileh pesona glowing politik.
Inilah sejatinya kerja "wakil rakyat" dalam sistem politik modern, sebuah instrument politik dalam teori ilmuan politik Williem Liddle kekuatan PKB di DPRD Indramayu bukan "kerja kantoran" bersifat teknis "kulit luar" tapi "kerja intelektual" untuk perjuangan artikulasi kehendak kolektif publik secara politis.
"Jika demokrasi dan politik hanya sebagai "panggung "- anda adalah politisi yang salah tempat bermain drama", tulis Helmut Scmite, politisi moralis Jerman. Fraksi PKB tentu tidak bermain drama tapi membuka ruang kemungkinan meretas jalan perjuangan politik.
Penulis sengaja mendeskripsikan analisis mutakhir perjuangan politik fraksi PKB di DPRD Indramayu untuk memberikan "highlight" dan sudut pandang posisional politik PKB di DPRD Indramayu terhadap perjuangan politik berikut :
Pertama, tentang Amroni, S. IP, wakil.ketua DPRD dari representasi fraksi PKB "menyentil" halus pentingnya segera diterbitkan "peraturan bupati" ("perbup") terkait Perda pesantren, sebuah Perda mewakili wajah kultural NU, "ibu kandung" organik yang melahirkan PKB.
Kedua, Imron Rosyadi, Anggota fraksi PKB DPRD Indramayu dengan selalu berkopiah hitam mengingatkan penulis pada "gestur" politisi NU Syaefudin Zuhri, di era orde lama, "soft skill". Ia begitu tekun mendampingi "nasib" guru guru honorer dalam perjuangan politiknya.
Ketiga, puncaknya hasil reses fraksi PKB DPRD Indramayu di media sosial diberi judul "Fraksi PKB DPRD Indramayu bongkar masalah pendidikan dan kesehatan" dibacakan oleh juru bicara fraksi Sadar, S.Pd, dengan "style" mirip politisi NU, Subhan Z.E, di ujung kuasa Bung Karno. Ia "progresif" mewakili "genre baru" politisi NU.
Perjuangan politik dengan pilihan isu keberpihakan terhadap urgensi "human capital" atau investasi SDM memang kurang "sexi" dalam branding politik kekinian selain bersifat jangka panjang - hasil nya pun tidak bersifat "fisik" seperti infrastuktur yang selalu dijejalkan sebagai indeks keberhasilan.
Prof Moh. Nuh, Mendiknas, era Presiden SBY dalam "Sarasehan Asta Cita" visi Presiden Prabowo (detik, 4/2/2025) meyakinkan kita bahwa jalan pendidikan adalah "institusi teruji dan terpuji" dalam memotong mata rantai garis kemiskinan kehidupan bangsa berbasis penelitian sosial mutakhir.
Itulah cara memotong akar kemiskinan di indramayu hingga saat ini masih di "papan bawah" dari 27 kab/kota di Jawa Barat. Makin tinggi indeks pendidikannya makin bertumbuh kesadaran tentang kesehatan dan makin survive daya tahan ekonominya.
Dalam konteks itu maka politik anggaran dalam postur APBD belanja publik harus.diletakkan dalam desain perimbangan proporsional antara belanja infrastruktur dasar (jalan, irigasi dll) dengan belanja peningkatan SDM, dua duanya sama pentingnya bagi Indramayu.
Dalam Pembukaan UUD1945 dua hal di atas disebutkan secara eksplisit dalam tujuan bernegara, yaitu "memajukan kesejahteraan umum" (infrastruktur dasar) dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" (peningkatan SDM).
Inilah tantangan yang dihadapi perjuangan politik fraksi PKB DPRD Indramayu di tengah politik "glowing", politik "skincare" dan politik pencitraan yang mudah menipu publik secara berjamaah, jauh lebih berat dibanding sekedar menghadapi rezim kuat secara "fisik".
Wassalam.
