lognews.co.id - Menarik mencermati pandangan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang menjanjikan pertumbuhan 6-7 persen per tahun. Tulisan pendek ini berusaha melengkapi argumen janji pertumbuhan tersebut sekaligus memastikan kualitasnya, terutama bagi sebuah negara kepulauan bercirikan Nusantara yang luasnya setara dengan Eropa. Paradigma keuangan pembangunan Menkeu Purbaya bisa dianggap sebagai perwujudan model Prabowonomics, yaitu kombinasi antara Soemitronomics dan Habibienomics.
Setiap bangsa yang maju memerlukan sejumlah syarat, yakni:
1. Perluasan kesempatan belajar yang memerdekakan jiwa warga.
2. Pasar yang terbuka dan berkeadilan.
3. Investasi yang memandirikan dan menciptakan lapangan kerja.
4. Birokrasi yang kompeten dan amanah.
5. Pasokan energi yang cukup, minimal 3-5 kL setara minyak per kapita per tahun.
6. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, pemerintahan maritim yang hadir di laut secara efektif.
Sementara itu misi utama negara tercantum jelas yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut serta dalam membangun ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Misi ini hanya bisa dijalankan oleh pemerintahan yang hadir tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.
Namun hingga kini, Kabinet Merah Putih belum memiliki peta jalan untuk hadir di laut secara efektif. Rencana pembentukan pemerintahan maritim melalui a truly genuine full-fledged National Sea and Coast Guard masih mandek akibat konflik kepentingan antar-kementerian dan lembaga.
Setiap negara, baik kepulauan maupun bukan, memiliki kepentingan maritim, yaitu kepentingan trade and commerce. Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan, 9 dari 10 rezeki berasal dari perdagangan. Dengan demikian, untuk menjadi bangsa yang kaya, Indonesia harus menjadi bangsa pedagang. Apalagi, 70 persen perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut.
Patut dicermati, jalur laut yang dibangun VOC dan Hindia Belanda masih lebih luas dan efektif dibandingkan jalur laut yang disediakan Republik sejak merdeka. Program Tol Laut Jokowi hanya sebuah lelucon jika dibandingkan dengan karya VOC tersebut. Tidak hanya berhasil menjajah Nusantara cukup lama, VOC bahkan menjadi kongsi dagang terkaya di dunia pada masanya, saat Belanda menjadi adidaya menggusur Spanyol sebelum kemudian digantikan Inggris.
Bagi negara kepulauan bercirikan Nusantara, menjadi negara maritim adalah strategi geopolitik-ekonomi yang tak terelakkan. Hal ini merupakan sebuah default geostrategy. Namun, sisi ini belum digarap serius oleh Kabinet Merah Putih. Langkah awal penting adalah membangun armada kapal nasional sebagai infrastruktur perhubungan. Armada dalam berbagai ukuran, jenis, dan kecepatan bukan hanya penting untuk memastikan persatuan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur perhubungan bukan sekadar jalan, jembatan, dan pelabuhan, melainkan juga armada kapal nasional.
Salah satu ukuran negara maritim adalah produktivitas armada nasional. Hal ini diukur dari ton.km per tahun yang diwujudkan armada nasional. Hingga Januari 2024, produktivitas nasional hanya sekitar 70 juta DWT per tahun, didominasi kapal kecil bermuatan rendah. Sebagai perbandingan, Singapura mencatat 100 juta DWT per tahun, sementara Belanda hanya 20 juta DWT per tahun tetapi dengan kapal berteknologi tinggi dan bermuatan bernilai besar.
Jika dikaitkan dengan perdagangan internasional, posisi Singapura jauh lebih kuat, disusul Belanda, baru Indonesia. Kondisi ini menjelaskan mengapa Indonesia sulit keluar dari middle-income trap meski kaya sumber daya alam. Bahkan, Cina yang bukan negara kepulauan tidak puas hanya menjadi manufacturer of the world; kini mereka berusaha menjadi transporter of the world melalui program the new maritime silk route.
Armada kapal dengan berbagai rute perjalanan ibarat jaringan jalan yang memastikan kelancaran aliran darah ke seluruh tubuh Republik seluas Eropa ini. Tanpa itu, banyak wilayah mengalami development stunting, tertinggal, dan miskin. Perlu dipahami, pembangunan adalah proses perluasan kemerdekaan, bukan sekadar pertumbuhan tinggi yang terpusat di beberapa kawasan tertentu sebagaimana terjadi 50 tahun terakhir.
Program debottlenecking yang belum teratasi membuat ongkos logistik Indonesia tidak kompetitif. Masalah utama ada pada bauran moda transportasi yang masih didominasi jaringan jalan privat seperti jalan tol. Padahal, Indonesia membutuhkan sistem logistik nasional yang bertulang punggung armada angkutan laut, terhubung dengan angkutan sungai, penyeberangan, dan rel kereta api.
Dominasi mobil dan motor bukan hanya mencekik aliran darah ekonomi, tetapi juga menjadi sumber ketidakadilan energi nasional. Akibatnya, pasokan energi untuk angkutan laut, sungai, dan kereta api justru tidak memadai. Ketimpangan spasial antara Kawasan Timur dan Barat pun tak kunjung teratasi.
Sebagai catatan akhir, kunci pertumbuhan berkualitas nasional akan sangat bergantung pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja, bukan sektor keuangan. Justru sektor keuangan perlu membantu menggairahkan sektor riil, terutama perdagangan dan jasa. Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, armada angkutan laut akan menjadi instrumen kunci.
Pasar yang adil diciptakan oleh kebijakan fiskal dan moneter yang berpihak pada sektor tersebut, terutama yang memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @Teknik Kelautan ITS
