Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan sangat baik, transparan, dan ketat. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh direksi BUMN dan Danantara, termasuk aspek integritas, akhlak, dan prestasi kerja.

Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen Danantara untuk melakukan evaluasi dan mengganti direksi yang tidak berprestasi, malas, atau melakukan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas. Ia juga mendorong promosi dari internal yang profesional dan kompeten, serta rekrutmen ahli yang tidak terikat pada suku, agama, ras, latar belakang, atau partai politik.

Menurut Presiden Prabowo, kekayaan Danantara yang diperkirakan akan menembus USD 1 triliun adalah aset luar biasa yang dapat mendorong kebangkitan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan dan profesional sangat urgen untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

Presiden juga mengingatkan agar praktik-praktik lama yang tidak efisien dan tidak benar segera ditinggalkan demi meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan, “Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita.”

Ia menambahkan, “Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien atau yang tidak benar.”

Presiden juga menegaskan, “Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau tidak berprestasi atau menyalahgunakan wewenang, harus diganti.”

Ia menutup dengan pesan, “Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau partai politik. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.”

Arahan ini disampaikan dalam Town Hall Meeting Danantara Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin, 28 April 2025.

Dampak dari arahan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola BUMN dan Danantara dengan sistem evaluasi yang ketat dan transparan, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas direksi, serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang berpotensi mencapai USD 1 triliun. Selain itu, arahan ini juga bertujuan memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong semangat nasionalisme dan meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis tanpa diskriminasi.

Dengan komitmen ini, pemerintah menegaskan tekadnya untuk mengelola kekayaan negara secara profesional dan transparan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (Amri-untuk Indonesia)