PEMILU
الثلاثاء، 29 نيسان/أبريل 2025

8 Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Ungkit Soal Wapres

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

lognews.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghormati dan memahami delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait berbagai isu kebangsaan. Hal ini disampaikan Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Salah satunya menuntut pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR, Adapun 8 usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang disampaikan sebagai pernyataan sikap terhadap situasi kebangsaan terkini yaitu ;

  1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.
  2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
  3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang, dan kasus serupa yang dinilai merugikan masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
  4. Menghentikan tenaga kerja asing asal China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan mereka ke negara asal.
  5. Menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
  6. Melakukan reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi dan menindak tegas pejabat/aparat negara yang masih terikat kepentingan dengan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
  7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
  8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden melalui MPR karena keputusan MK terkait Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Usulan ini ditandatangani oleh ratusan purnawirawan TNI dari berbagai matra dan pangkat. Presiden Prabowo tidak bisa langsung merespons secara spontan karena setiap poin perlu dikaji secara cermat dan sebagian berada di luar kewenangan eksekutif, sesuai prinsip trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Presiden Prabowo, sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi TNI, memahami kedekatan emosional dengan para purnawirawan, namun tetap menekankan pentingnya menjaga harmoni bangsa. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh polemik yang berkembang dan mengutamakan ketenteraman nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. (Amri-untuk Indonesia)