lognews.co.id, Jakarta - Gagasan Presiden Joko Widodo pada awal periode kedua kepemimpinannya menitik beratkan pada ketahanan pangan yang disebut Food Estate atau lumbung pangan yang dikelola oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022, dan menyatakan sebagai proyek prioritas strategis.
Dikutip dari CNN, proyek lumbung pangan tersebut telah lama menuai kritikan diantaranya dari aktivis lingkungan Greenpeace dan menyebut pemerintah telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.
"Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan," dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia, Kamis (10/11/2023).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mengatakan, salah satu kejahatan lingkungan adalah food estate atau kawasan lumbung pangan baru.
Hasto juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang mungkin terkait dengan partai politik. Dia mendorong lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan ini, sejalan dengan perhatian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Bakal calon presiden, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Gerindra hanya menanggapi dingin.
"Yang bener"? jawabnya singkat saat ditanya wartawan usai acara yang digelar Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa malam (15/8).
Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan proyek food estate
Ia menyebut Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan harus menjalankan program presiden, tak terkecuali proyek food estat
"Di awal masa kementerian beliau sebagai menteri pertahanan, garis kebijakan presiden adalah bahwa semua kementerian harus menjalankan program presiden, tidak ada program kementerian," kata Muzani di kompleks parlemen, Rabu (16/8). (Amr-untuk Indonesia)
