INDRAMAYU, Lognews.co.id – Aplikasi Sapawarga menjadi salah satu sarana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan informasi program sekaligus menerima aspirasi masyarakat. Melalui platform tersebut, warga dapat mengakses berbagai layanan publik hingga menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungannya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Taufiq Hidayat, saat ditemui dalam sesi doorstop usai kegiatan Bimbingan Teknis Literasi Digital "KIM PINTER DIGITAL" yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat di Aula KPRI Mekar Jaya Widasari, Bangkaloa Ilir, Kabupaten Indramayu, Selasa (29/9/2026).
Taufiq menjelaskan, Sapawarga tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terkait berbagai kebutuhan dan persoalan di lapangan.
"Jawa Barat ini mempunyai aplikasi Sapawarga yang mewadahi, selain menginformasikan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga feedback dari masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan apa-apa saja yang tentunya bisa untuk masyarakat Jawa Barat melalui program-program yang ada di Sapawarga," ujar Taufiq.
Ia menyebut sejumlah program dapat diakses melalui ekosistem layanan tersebut, termasuk program Imah Aing dan berbagai layanan perlindungan masyarakat.
KIM Jadi Jembatan Warga Mengakses Sapawarga
Menurut Taufiq, keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dapat membantu warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital.
KIM, kata dia, dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk membantu warga menyampaikan informasi atau mengakses layanan melalui Sapawarga.
"Kalau KIM ini hanya jembatan saja. KIM menjembatani warga masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat untuk bisa menyampaikan," katanya.
Ia mencontohkan masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi tidak mampu mengakses aplikasi secara mandiri.
"Di tengah masyarakat ada seorang nenek, rumahnya mau ambruk, tapi dia tidak bisa mengisi aplikasi di Sapawarga, di Imah Aing. Ini bisa dibantu oleh KIM yang memasukkan. Salah satunya keberadaan KIM seperti itu," jelasnya.
Taufiq menegaskan, KIM dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaannya juga telah memiliki payung hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
KIM Tidak Otomatis Mendapat Bantuan Provinsi
Meski dapat bersinergi dengan pemerintah, Taufiq menegaskan keberadaan KIM tidak berarti komunitas tersebut secara otomatis memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Untuk operasionalnya, dari pemerintah ini secara lugas tidak ada. Tetapi tentunya pemerintah ini bisa memberi bantuan stimulan terhadap kelompok informasi masyarakat melalui kegiatan. Karena sinergi antara pemerintah dengan KIM ini sangat jelas," ujarnya.
Ia menilai KIM dapat dimanfaatkan sebagai saluran penyampaian informasi publik sekaligus aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Prima 95,8 FM Indramayu Role Model Ekosistem Audio Terintegrasi
Dalam doorstop tersebut, Taufiq juga menyinggung posisi radio lokal di tengah berkembangnya media sosial dan platform digital.
Menurutnya, lembaga penyiaran konvensional, khususnya radio, masih dibutuhkan karena tidak seluruh masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital.
"Jangan sampai lembaga penyiaran konvensional tergerus oleh platform digital. Belum semuanya, apalagi di daerah-daerah yang blank spot di Jawa Barat, masih membutuhkan lembaga penyiaran," katanya.
Di tengah perkembangan tersebut, Radio Prima 95,8 FM Haurgeulis menjadi salah satu contoh lembaga penyiaran lokal yang mengembangkan pola distribusi konten melalui ekosistem audio terintegrasi. Selain siaran radio konvensional, Prima 95,8 FM juga memanfaatkan media sosial, layanan streaming di primafmindramayu.com , serta kanal digital lainnya untuk memperluas jangkauan konten dan menjangkau audiens di berbagai platform.
Pengembangan ekosistem tersebut menjadi bagian dari upaya radio lokal untuk tetap relevan dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan, sekaligus mempertahankan fungsi radio sebagai media informasi bagi masyarakat.
"Kami dukung kegiatan-kegiatan itu. Insyaallah Komisi I dukung, karena kita merasakan kita masih butuh ada radio," pungkasnya. (Saheel untuk Indonesia)
