INDRAMAYU, lognews.co.id – Sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Conversation Indonesia baru-baru ini menyoroti fenomena yang kerap muncul dalam ruang publik Indonesia, yakni kecenderungan sebagian pejabat merespons kritik dengan menyerang atau mendiskreditkan pengkritiknya dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kritik sering kali dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan?

Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan. Kritik tidak selalu berarti penolakan, apalagi permusuhan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk menguji gagasan, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat kualitas pengambilan keputusan.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang kritik justru dipersepsikan sebagai serangan terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga respons yang muncul bersifat personal, bukan substantif.

Kritik dan Kedewasaan Demokrasi

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Setiap kebijakan publik pada dasarnya lahir dari proses berpikir manusia yang tentu tidak luput dari kemungkinan kekeliruan.

Karena itu, kritik memiliki fungsi penting sebagai mekanisme koreksi.

Ketika kritik dijawab dengan data, argumentasi, dan penjelasan yang memadai, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami persoalan secara lebih utuh. Sebaliknya, ketika kritik dibalas dengan serangan personal atau upaya mendiskreditkan pengkritik, substansi persoalan justru menghilang dari ruang diskusi.

Akibatnya, masyarakat tidak lagi membahas kebijakan, melainkan sibuk memperdebatkan sosok yang menyampaikan kritik.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini berpotensi melemahkan budaya demokrasi karena publik menjadi enggan menyampaikan pandangan kritisnya.

Pendidikan Karakter dan Budaya Berdialog

Persoalan kemampuan menerima kritik sejatinya tidak hanya berkaitan dengan politik atau birokrasi, tetapi juga menyangkut karakter manusia.

Kemampuan mendengar pandangan berbeda, menghargai perbedaan pendapat, dan berdialog secara terbuka merupakan bagian dari pendidikan karakter yang perlu dibangun sejak dini.

Dalam konteks ini, Kampus Al-Zaytun selama bertahun-tahun mengembangkan budaya diskusi, musyawarah, dan pertukaran gagasan sebagai bagian dari proses pendidikan.

Berbagai seminar, forum ilmiah, diskusi kebangsaan, hingga dialog lintas agama dan budaya secara rutin diselenggarakan sebagai ruang belajar untuk membiasakan peserta didik berhadapan dengan berbagai pandangan yang berbeda.

Perbedaan pendapat tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas wawasan dan memperkaya pemahaman. Budaya seperti inilah yang menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat demokratis.

Sebagai contoh, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Kampus Al-Zaytun menyelenggarakan forum akademik berskala nasional yang menghadirkan kurang lebih 50 profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi serta disiplin ilmu. Forum tersebut menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan mengenai masa depan pembangunan Indonesia.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah gagasan pembangunan 500 Pusat Pendidikan Nasional Berasrama Terintegrasi yang selama ini dikembangkan oleh Syaykh Al-Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun jaringan pusat pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan wawasan kebangsaan, kemandirian ekonomi, pertanian modern, teknologi, hingga pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Menariknya, forum tersebut mempertemukan beragam pandangan dari para akademisi lintas disiplin, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, teknologi, hukum, sosial, hingga kebangsaan. Perbedaan perspektif tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kekuatan untuk memperkaya gagasan dan menyempurnakan konsep yang ditawarkan.

Forum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa budaya dialog dan keterbukaan terhadap kritik maupun masukan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan gagasan besar. Sebab, pemikiran yang kuat tidak lahir dari ruang yang seragam, melainkan dari keberanian untuk mendengarkan berbagai sudut pandang yang berbeda.

Belajar dari Nilai-Nilai Kebangsaan

Salah satu nilai yang sering disampaikan Syaykh Al-Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, adalah pentingnya membangun karakter bangsa yang terbuka terhadap dialog.

Menurutnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya dalam mengelola perbedaan secara dewasa.

Pandangan tersebut sejalan dengan semangat Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.

Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana cara menyikapinya.

Apakah perbedaan dijadikan alasan untuk saling menyerang, atau justru dijadikan kesempatan untuk mencari solusi yang lebih baik.

Menuju Budaya Kritik yang Sehat

Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari pembangunan ekonomi, transformasi pendidikan, ketahanan pangan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Beragam tantangan tersebut membutuhkan ruang diskusi yang sehat dan terbuka agar berbagai gagasan terbaik dapat muncul.

Karena itu, membangun budaya menerima kritik sesungguhnya merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi energi untuk perbaikan.

Di sinilah pendidikan karakter memiliki peran strategis. Ketika generasi muda dibiasakan untuk berdialog, mendengar, dan menghargai pandangan yang berbeda, maka mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang tidak mudah alergi terhadap kritik.

Pengalaman yang ditunjukkan melalui berbagai forum akademik di Al-Zaytun memperlihatkan bahwa ruang dialog yang sehat dapat menjadi sarana lahirnya gagasan-gagasan besar bagi masa depan bangsa. Semakin banyak ruang yang memberi kesempatan bagi perbedaan pandangan untuk bertemu, semakin besar pula peluang menemukan solusi yang lebih baik bagi Indonesia.

Sebab pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh kesediaan semua pihak untuk mendengar. (Sahil untuk Indonesia)