lognews.co.id, Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta merilis data terbaru yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta menjadi 464,87 ribu orang atau setara 4,28 persen pada Maret 2025. Angka ini naik 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yaitu sebesar 4,14 persen, dengan tambahan 15.800 penduduk miskin baru. Meski demikian, jika dibandingkan Maret 2024, tingkat kemiskinan sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan mempelajari lebih lanjut data BPS tersebut. Ia ingin memahami apakah peningkatan kemiskinan tersebut murni berasal dari warga asli Jakarta atau justru perjalanan dari tingginya arus pendatang yang datang mencari kerja di Ibu Kota. Pramono mengungkapkan, “Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah”.
Menurut Kepala BPS Jakarta Nurul Hasanudin, kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut juga dipicu oleh naiknya garis kemiskinan Jakarta sebesar 6,79 persen menjadi Rp 852.798 per kapita per bulan pada Maret 2025. Hal ini membuat penduduk yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan kini masuk dalam kategori miskin. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah inflasi yang lebih tinggi di Jakarta (2,00 persen) dibandingkan inflasi nasional (1,65 persen) serta peningkatan pekerjaan informal yang mencapai 37,95 persen.
Komoditas utama yang menjadi penyumbang garis kemiskinan dari sisi makanan antara lain adalah beras (16,65 persen), rokok kretek filter (9,53 persen), daging ayam ras (5,06 persen), telur ayam ras (4,87 persen), serta sayur dan bawang merah. Kenaikan harga dan inflasi bahan pokok ini sangat berdampak pada daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Para pengamat menyebut peningkatan kemiskinan di Jakarta tidak bisa lepas dari dinamika urbanisasi, tingginya biaya hidup, ketimpangan akses pekerjaan formal, dan terbatasnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menerapkan langkah-langkah strategi untuk mengatasi kondisi ini, termasuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memperluas peluang kerja. (Amri-untuk Indonesia)
