Lognews.co.id - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, memaparkan berbagai strategi pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif pada program Prima Primetime News (PPN 1011) yang disiarkan Radio Prima 95,8 FM, dipandu oleh Dynasty, S.I.Kom, serta diproduseri oleh Saheel.
Dalam kesempatan itu, Said menjelaskan sejumlah rekomendasi yang telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi global.
Penurunan Daya Beli Jadi Pemicu PHK
Said mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya PHK adalah melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika konsumsi masyarakat menurun, permintaan terhadap produk ikut melemah sehingga perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan melakukan efisiensi tenaga kerja.
"Kalau daya beli terus menurun, produksi barang juga menurun. Kalau produksi barang menurun, otomatis perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi karyawan," ujarnya.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi dinilai turut meningkatkan risiko pengurangan tenaga kerja.
Cegah Relokasi Investasi ke Luar Negeri
Said juga mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil menahan rencana relokasi sejumlah investasi Jepang yang sempat ingin memindahkan produksinya ke Vietnam.
Ia mencontohkan perusahaan pemasok komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang sempat berencana memindahkan sebagian lini produksinya. Setelah dilakukan komunikasi langsung dengan investor, pemerintah berhasil meyakinkan bahwa Indonesia masih memiliki prospek investasi yang menjanjikan.
Hasilnya, relokasi besar-besaran berhasil ditunda hingga tahun 2030, meskipun sebagian kecil lini produksi tetap dipindahkan.
Empat Ribu Buruh Berhasil Terhindar dari PHK
Dalam wawancara tersebut, Said juga menceritakan keberhasilan pemerintah mencegah PHK terhadap sekitar 4.000 pekerja PT Victory Chingluh Indonesia (Vengtai) di Bandung yang terdampak berkurangnya pesanan dari Nike.
Bersama Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mendorong perusahaan menerapkan skema suspend, yaitu pengaturan ulang jam dan hari kerja sebagai alternatif dibandingkan melakukan PHK.
Menurut Said, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan penyelamatan lapangan pekerjaan.
"Prinsip Presiden adalah kalau bisa jangan ada PHK. Kalau memang pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan, maka itu akan dilakukan," katanya.
Usulkan Pajak JHT Menjadi Nol Persen
Selain membahas persoalan PHK, Said mengaku turut menyampaikan usulan agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ditetapkan menjadi nol persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membantu para pekerja memiliki tabungan yang lebih besar sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi.
"Kalau pajaknya nol persen, buruh bisa lebih banyak menabung. Ketika ekonomi membaik, baru kebijakan perpajakannya bisa didiskusikan kembali," ujarnya.
Presiden Dorong Ekonomi Berpihak kepada Rakyat
Said menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengelola sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pekerja tercermin melalui sejumlah kebijakan, seperti kenaikan upah minimum, program penyediaan rumah bagi buruh, hingga penurunan harga gas industri agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan tidak melakukan PHK massal.
Komitmen Mengawal Dunia Ketenagakerjaan
Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said menegaskan dirinya akan terus turun langsung ke lapangan untuk memetakan persoalan yang dihadapi perusahaan, membangun komunikasi dengan pelaku usaha, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden guna menjaga stabilitas dunia kerja.
"Prinsip Presiden adalah mempertahankan pekerjaan bagi para buruh. Kalau ada ancaman PHK, pemerintah akan melakukan berbagai intervensi kebijakan agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap terlindungi," tegasnya.
( Saheel untuk indonesia)
