lognews.co.id, Tanjung Balai Karimun – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan sekitar 1.000 ton beras yang diduga ilegal saat kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Beras tersebut disebut berasal dari Tanjung Pinang, wilayah yang diketahui tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatra Selatan.
Amran mengungkapkan kejanggalan tersebut saat meninjau distribusi pangan di Tanjung Balai Karimun, Senin (19/1/26). Menurutnya, beras itu diangkut menggunakan enam kapal dan diduga kuat berasal dari jalur distribusi tidak resmi.
“Sumber berasnya disebut dari Tanjung Pinang yang tidak punya sawah, lalu akan dikirim ke Palembang yang justru surplus beras. Ini harus ditindaklanjuti,” ujar Amran dalam keterangan resminya.
Ia menegaskan dukungannya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan peredaran beras ilegal tersebut. Pemerintah, kata Amran, berkomitmen menutup seluruh celah masuknya beras ilegal demi menjaga stabilitas pangan nasional dan melindungi petani.
Dalam kesempatan itu, Amran juga memastikan pasokan beras di Kepulauan Riau, termasuk Batam, berada dalam kondisi aman. Ia menyebut stok beras nasional saat ini berada pada level surplus tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dengan cadangan akhir tahun mencapai 3,2 juta ton.
Untuk memperkuat distribusi, Kementerian Pertanian bersama Bulog akan membangun gudang beras di Tanjung Balai Karimun sebagai simpul distribusi utama di Kepri. Gudang tersebut ditujukan untuk menjamin ketersediaan beras sekaligus mencegah praktik penyelundupan.
“Secara nasional kita surplus. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras. Gudang Bulog harus penuh agar distribusi merata,” tegas Amran.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani melalui harga pembelian pemerintah (HPP), serta menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen.
“Apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan. Tapi jangan ada selundupan,” pungkasnya. (Amri-untuk Indonesia)
