lognews.co.id, Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu memantapkan persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital pertama di Jawa Barat yang akan digelar serentak di 139 desa pada Desember 2025. Inovasi ini menjadikan Indramayu sebagai daerah percontohan pelaksanaan Pilkades digital se-Jawa Barat.
Pelaksanaan Pilkades digital di Indramayu akan menggunakan sistem e-voting, menggantikan metode pemungutan suara manual. Setiap warga yang terdaftar sebagai pemilih akan melakukan pencoblosan melalui aplikasi elektronik yang terjamin keamanannya. Setelah memilih secara digital, pemilih juga memperoleh bukti cetak surat suara yang dimasukkan ke kotak suara fisik untuk memastikan proses transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur teknologi telah siap. Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara Pilkades digital agar masyarakat memahami alur dan mekanisme pemilihan baru ini.
Untuk menjaga integritas dan keakuratan data, daftar pemilih tetap akan diintegrasikan langsung dengan database kependudukan Dukcapil. Dengan demikian, setiap warga hanya bisa memberikan suara satu kali, meminimalisir risiko kecurangan.
Penunjukan Indramayu sebagai pilot project Pilkades digital disampaikan oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat kunjungan Kepala DPMDesa Jabar, Mochamad Ade Afriandi, pada Kamis (24/7/2025). Kesuksesan program ini akan dijadikan model bagi pelaksanaan Pilkades digital di berbagai daerah lain se-Jawa Barat pada tahun 2026 mendatang.
Seluruh perangkat desa dan masyarakat Indramayu menyambut positif program Pilkades digital ini. Tim teknis dari DPMDesa juga disiapkan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan pemilihan serta memberikan pelatihan penggunaan aplikasi digital.
“Mekanisme ini perlu kita sosialisasikan secara intensif agar masyarakat memahami alurnya. Walaupun dengan penerapan sistem digital, penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus tetap akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi,” tegas Bupati Lucky Hakim.
(Amri-untuk Indonesia)
